Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan kegiatan Kick Off Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2025 yang dipusatkan di Balai Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, Rabu (7/5/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi DESAKTI (Desa Antikorupsi Tata Kelola – Sekolah Berintegritas).
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana, Inspektur Kabupaten Banjarnegara Drs. Agung Yusianto, M.Si., CGCAE., Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Hendro Cahyono, SE., M.Si., Forkopimda, Camat se-Kabupaten Banjarnegara, Kepala Desa Perluasan Percontohan, serta para Sekretaris Desa dan Kasi PMD Kecamatan.
Dalam laporannya, Inspektur Kabupaten Banjarnegara Drs. Agung Yusianto, M.Si., CGCAE., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan:
- Memperkuat komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih;
- Mendorong peran aktif pemerintah dan masyarakat desa dalam mengimplementasikan komponen serta indikator Desa Antikorupsi.
“Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mengawal implementasi Desa Antikorupsi, serta terbangunnya sistem monitoring dan evaluasi guna mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana dalam sambutannya menyatakan bahwa perluasan percontohan desa antikorupsi sejalan dengan misi mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan.
“Harapannya adalah terciptanya sistem pemerintahan desa yang lebih efisien dan berorientasi pada kepentingan rakyat, yang didukung oleh reformasi birokrasi serta keterbukaan informasi yang partisipatif. Peningkatan kapasitas aparatur desa juga menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan responsif,” tutur beliau.
Ibu Bupati juga menegaskan pentingnya komitmen dari para kepala desa agar dapat memenuhi seluruh indikator Desa Antikorupsi, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan diri perangkat desa dan masyarakat dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang sesuai ketentuan.
Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, Hendro Cahyono, SE., M.Si., turut hadir dan mendukung penuh upaya ini sebagai bagian dari penguatan kapasitas desa. Ia menyatakan bahwa keterlibatan aktif perangkat desa dan sinergi antar pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan desa yang berintegritas.
Acara diisi dengan pemaparan roadmap, penandatanganan komitmen dan pakta integritas oleh para Kepala Desa Perluasan 2025, penyerahan penghargaan kepada Desa Medayu sebagai Desa Antikorupsi Tahun 2024, serta launching aplikasi DESAKTI oleh Bupati dan Inspektur.
Melalui momentum ini, diharapkan seluruh desa di Kabupaten Banjarnegara mampu menjadi motor penggerak dalam menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju Banjarnegara Maju dan Sejahtera.